DPR Apresiasi Langkah Mentan Amran Sulaiman Tambah Jatah Pupuk Subsidi

Gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperjuangkan nasib petani memperoleh kebanggaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Dikenal, Mentan baru saja menandatangani jatah penambahan pupuk bersubsidi sebesar 28 triliun. Dengan tambahan hal yang demikian, sekarang sempurna anggaran pupuk subsidi menjadi 54 triliun.

Member Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Khilmi mengatakan bahwa gebrakan hal yang demikian yaitu informasi bergembira sebab ke depan petani tidak akan lagi dihadapkan pada dilema pupuk yang kurang disaat musim tanam tiba.

\\\”Kini petani dapat tersenyum lega sebab pupuk telah tersedia dimana-mana. Aku kaprah pak Menteri ialah pejuang petani. Sebab itu pengorbanan beliau perlu memperoleh apresiasi atas perhatian yang sungguh-sungguh besar kepada para petani,\\\” ujar Khilmi, Sabtu, 30 Maret 2024.

Khilmi ingin dengan tambahan ini produksi dalam negeri bisa meningkat sehingga ke depan bonus new member 100% slot game Indonesia cakap menjadikan swasembada, secara khusus cakap memenuhi keperluan nasional ataupun ekspor.

\\\”Akibatnya paling penting ialah kita tak bertumpu pada kebijakan impor. Jadi sekali lagi DPR menyokong sekalian mengapresiasi apa yang dijalankan Pak Menteri dalam menambah pupuk subsidi,\\\” katanya.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara simbolik menyerahkan jatah penambahan pupuk subsidi untuk petani segala Indonesia sebesar Rp 28 triliun. Mentan mengatakan, penambahan ini yaitu tindak lanjut hasil berjenis-jenis pertemuan dan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan juga para Menteri seperti Sri Mulyani. Saya, jatah pupuk sebanyak 9,55 juta ton sah diputuskan lewat surat menteri keuangan no S-297/MK.02.2024.

Mentan menambahkan volume pupuk subsidi tahun 2024 mencakup pupuk kimia dan juga organik untuk sembilan variasi komoditi seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Adapun jatah pupuk merujuk pada anjuran Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian.

\\\”Aku ingin para Gubernur, Bupati dan Wali Kota langsung menyiapkan rancangan jatah per kabupaten dan kecamatan layak data e-RDKK tahun 2024,\\\” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *